Minggu, 04 Maret 2018
Tol Laut Indonesia, Bangkitkan Senyum Masyarakat Papua
INDONESIA KEMBALI BANGKITKAN SENYUM MASYARAKAT PAPUA DENGAN MEMBANGUN TOL LAUT
Selasa, 27 Februari 2018
Jalan Trans Papua Sudah Tersambung Seluruhnya, Lebih dari 1.000 Kilometer
wpnla-wespapua - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini Jalan Trans Papua Barat sepanjang 1.070,62 kilometer sudah tersambung seluruhnya.
Menteri Basuki mengatakan, kehadiran jalan trans tersebut akan menurunkan tingkat kemahalan harga barang-barang dan mengurangi kesenjangan pembangunan.
"Masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan Papua. Meskipun kendaraan yang melintas masih sedikit," katanya melalui siaran pers, Selasa (27/2/2018).
Dengan rampungnya jalan tersebut, penduduk yang sebelumnya berjalan kaki melalui medan yang sulit dan memakan waktu lama, kini bisa lebih mudah dan memangkas waktu perjalanan dengan melewati jalur tersebut.
Jalan Trans Papua Barat terbagi menjadi dua segmen yaitu segmen I Sorong-Maybrat-Manokwar (594,81 km). Ruas jalan ini menghubungkan dua pusat ekonomi di Papua Barat yakni Kota Sorong dan Manokwari yang dapat ditempuh dengan waktu 14 jam. Ruas jalan ini juga terhubung dengan Pelabuhan Arar sebagai pelabuhan tol laut, bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.
"Kondisinya 77 persen sudah beraspal dan sisanya masih berupa perkerasan tanah sepanjang 134,88 km," ujar dia.
"Masih diperlukan perbaikan geometrik jalan sepanjang 29,5 km," tambahnya.
Sementara segmen II Manokwari-Mameh-Wasior-Batas Provinsi Papua telah berhasil tembus pada Desember 2017. Dari panjang 475,81 km, kondisi beraspal sepanjang 145,41 km, perkerasan tanah 330,41 km dan perlu perbaikan geometrik jalan sepanjang 38,24 km.
Meski telah tersambung seluruhnya, bukan berarti pembangunan jalan trans tanpa kendala. Tantangan dalam pembangunan jalan trans baik di Papua maupun Papua Barat adalah kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan dan faktor cuaca. Ketersediaan material konstruksi yang terbatas juga menjadi kendala tersendiri di Papua.
Kamis, 15 Februari 2018
MSG tolak aplikasi keanggotaan kelompok separatis Papua
Atas dasar apapun, jelas tidak ada tempat bagi kelompok separatis."
Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam KTT ke-21 di Port Moresby, Papua Nugini, menolak aplikasi permohonan keanggotaan penuh kelompok separatis Papua ke dalam grup kerja sama tersebut.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya melalui keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.
"Atas dasar apapun, jelas tidak ada tempat bagi kelompok separatis," kata Desra menegaskan.
Ia menuturkan, upaya tersebut bukan pertama kalinya kelompok separatis mencoba meningkatkan statusnya di MSG, sebelumnya pada KTT Khusus 2016 di Honiara, Kepulauan Solomon, kelompok ini juga mengajukan hal serupa dan mengalami kegagalan.
Pada pertemuan di Port Moresby ini, sejumlah pemimpin MSG kembali mempermasalahkan keinginan kelompok tersebut untuk menjadi anggota, termasuk penilaian bahwa kelompok ini tidak pantas menjadi anggota penuh MSG.
Pembahasan yang dilakukan dalam format "Leader`s Retreat" menyepakati garis pandu keanggotaan yang sudah ada dan mengembalikan aplikasi kelompok separatis tersebut ke sekretariat.
Para pemimpin juga meminta agar Sekretariat MSG merumuskan aturan dan kriteria mengenai keanggotaan.
"Hasil KTT MSG 2015 jelas menegaskan bahwa kehadiran kelompok separatis tersebut di grup ini hanyalah sebagai salah satu peninjau mewakili sekelompok kecil separatis yang berdomisili di luar negeri," ujar Desra menjelaskan.
Oleh karenanya, dengan pengambilan keputusan secara konsensus serta dukungan kuat dari negara sahabat di MSG yang menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan organisasi, khususnya terkait penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah, maka aplikasi keanggotaan oleh kelompok tersebut akan selalu menghadapi jalan buntu dan tidak mungkin terealisasi.
Selain itu, prinsip-prinsip pembentukan MSG yang telah direvisi tahun 2015, juga menegaskan bahwa anggota MSG wajib menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
"Pernyataan kelompok separatis yang mengaku sebagai perwakilan resmi masyarakat Papua di MSG tentunya sangat tidak adil bagi 3,9 juta penduduk Provinsi Papua dan Papua Barat," katanya.
Dalam pertemuan ini, pemerintah Indonesia juga menyampaikan komitmennya untuk menjadi mitra yang kuat bagi negara anggota MSG dalam mewujudkan visi MSG 2038 Prosperity for All, suatu rencana 25 tahun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sub-kawasan Melanesia.
"Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan sub-kawasan Melanesia di bawah keketuaan Papua Nugini di MSG," tutur Desra.
MSG merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di sub-kawasan Melanesia, yaitu Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan FLNKS dari Kaledonia Baru.
Sebelumnya, Indonesia telah diterima menjadi Associate Member pada KTT ke-20 MSG di Honiara pada 2015 saat keketuaan Kepulauan Solomon.
Rangkaian KTT MSG ke-21 ditutup dengan kunjungan delegasi ke parlemen PNG dan APEC Haus pada tanggal 15 Februari, sebagai bagian dari persiapan keketuaan PNG di APEC 2018.
kebodohan para pemimpin TPN PB telah gagalkan ULMWP bergabung MSG
Upaya diplomasi kelompok Papua Merdeka melalui sayap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota tetap (full membership) Melanesian Spearhead Group (MSG) kembali gagal. Para pemimpin negara anggota MSG sepakat untuk menolak ULMWP sebagai anggota tetap MSG pada pertemuan puncak pemimpin MSG ke-21 yang dilaksanakan di Port Moresby, Papua New Guinea yang berlangsung hari ini (14/2/2018). Thema pertemuan kali ini adalah “Strengtening Trade and Sustainable Development for an Inclusive Melanesia”.
Menurut sumber diplomat terpercaya yang ikut dalam pertemuan tersebut, selain ULMWP belum dapat memenuhi persyaratan keanggotaan namun beredar rumor bahwa salah satu alasan penolakan itu adalah masih berlanjutnya aksi-aksi kekerasan dan teror yang dilakukan sayap militer ULMWP yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan Indonesia. Indonesia sendiri telah menjadi associate member MSG sejak tahun 2015.
“Berkali-kali saya sudah ingatkan kepada para panglima TPN-PB untuk menghindari aksi kekerasan, nyatanya mereka tidak pernah mau mendengar. Kebodohan mereka telah menggagalkan upaya diplomasi yang selama ini kami lakukan di luar negeri. Tentu ini merusak upaya perjuangan kami agar West Papua lepas dari Indonesia”, ungkap Benny Wenda kepada sumber tersebut.
Dengan ditolaknya ULMWP menjadi anggota tetap MSG, menegaskan bahwa negara-negara anggota MSG tidak dalam posisi mendukung Papua lepas dari NKRI. Mereka juga menolak aksi kekerasan TPN PB yang terus dilakukan terhadap rakyat Papua sendiri.
“Penyanderaan terhadap penduduk Kampung Banti beberapa waktu lalu membuktikan bahwa TPN PB tidak peduli dengan sesama rumpun Melanesia,” ujar diplomat tersebut. Sebaliknya negara MSG mengapresiasi upaya pemerintah RI yang terus membangun infrastruktur untuk membuka isolasi bagi masyarakat Papua yang tinggal di daerah terpencil yang selama ini belum tersentuh pembangunan. Kecepatan pemerintah RI dalam menangani KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat juga menunjukan keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan generasi Papua. Perhatian pemerintah Indonesia itu diyakini dapat semakin meningkatkan harkat martabat orang asli Papua. Indonesia sendiri adalah negara yang mempunyai penduduk rumpun Melanesia terbanyak dibanding negara Melanesia lainnya. Rumpun Melanesia di Indonesia adalah suku-suku yang berasal dari NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
Permintaan ULMWP Masuk MSG di Tolak Semua Kepala Negara Melanesia
wpnla-westpapua - Jayapura – Perdana Menteri Papua New Guinea Peter O'neill mengungkapkan bahwa pertemuan KTT di Port Moresby, tidak ada dukungan dari Negara-Negara Melanesia buat United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masuk dalam MSG.
Peter O'neill mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut bukalah membahas untuk ULMWP masuk MSG dan pertemuan tersebut juga membahas untuk kemajuan Negara – Negara yang tergabung dalam MSG.
“Memang ada usulan dari ULMWP melalui Benny Wenda Tetapi semua itu ditolak oleh seluruh Kepala Negara atau yang mewakili karena dianggap ULMWP adalah bagian dari Negara Indonesia,” tutur Peter O'neill
Lanjut O’neill, sebagai Ketua MSG berharap agar ULMWP bisa menerima hasil putusan KTT, dan berharap ULMWP harus bisa patuhi apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia selama ini untuk Papua.
“ULMWP adalah bagian dari Indonesia dan itu sudah dibuktikan dengan semua Pembangunan yang selama ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk Masyarakat Papua,” tegas O'neill
Tambah Peter O'neill bahwa kalau mau dilihat ULMWP belum ada pembuktian buat Masyarakat Papua dalam segalah bentuk apapun, sedangkan Indonesia sudah buktikan bahwa Papua adalah Indonesia dengan semua Pembangunan serta Infrstruktur yang sudah megah di Papua.
“Indonesia Negara yang sah dan patut untuk diapresiasi dengan semua pembangunan yang sudah dibuktikan selama ini untuk Papua serta kepada dunia bahwa Papua adalah Indonesia,” tutup Perdana Menteri PNG Peter O'neill
Langganan:
Postingan (Atom)